Linggafiles: January 2016

1) Wibawa Hukum, dewasa ini melemah , karena

a. Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum.

Misalnya : sebab melemahnya Value System dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi.

Contoh : meningkatnya kejahatan yang sifatnya sadis, sebagai akibat pemikiran atau prilaku yang materialistis, yaitu : pembunuhan yang di potong-potong.

b. Norma hukum tidak atau belum sesuai dengan norma sosial yang bukan hukum.

Misalnya : - Hukum yang di bentuk terlalu Progresif , sehingga dirasakan sebagai norma Asing bagi rakyat.

- Rakyat merasa tidak terikat , maka rakyat tidak mentaatinya.

Contoh : UU No. I/1994 – Umur Perkawinan

- masyarakat Indramayu , Madura di kenal kawin panen, rata-rata di bawah umur yang di tentukan UU .

c. Tidak ada kesadaran hukum dan norma yang semestinya.

Contoh : - Kasus tabrak lari

- Kasus Suap

d. Pejabat-pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia, untuk memelihara hukum Negara, lalu mengkorupsikannya, Merusak hukum negara.

Contoh : - Kasus pemukulan / penganiayaan oleh oknum polisi Jawa Tengah, karena pengendara bermotor menyalip Jeep kepunyaan negara yang di pakai polisi.

e. Pemerintah pusat dan daerah berusaha membakar hukum yang berlaku untuk maksud-maksud tertentu.

Dapat terjadi pemerintah yang seharusnya , malah menghianati hukum yang berlaku.

Contoh :

- Kasus masalah ijin bangunan.

- Kasus masalah pemanggilan para pejabat sebagai saksi dalam sidang-sidang pengadilan baik pidana / perdata.

2) Pengaruh Psychologi Hukum terhadap penegakan Hukum.

- Dalam hal menetapkan hukuman yang setimpal , sewaktu vonis di jatuhkan oleh hukum.

- Karena dengan Psychologi , Hukum dapat mengukur frekuensi pendataan, pelanggaran, dan keadaan Psychis à menurut ketentuan Pasal 49 KUH Pidana.

Misal : - Overmocht.

- Noodwer Exeess.

3) Beda Sosiologi Hukum dengan Sosiologi

Di lihat dari segi obyeknya

A. Sosiologi

· Masalah Normal , yaitu :

- Struktur Sosial

- Perubahan Sosial

- Proses Sosial

- Interaksi Sosial

· Masalah Abnormal, yaitu :

- Kejahatan

- Perceraian

- Kenakalan Remaja

- Narkotika

- Korupsi

- Pelacuran

- Peperangan

B. Sosiologi Hukum

- Efektivitas Hukum tertulis

- Hormonisasi hukum tak tertulis dengan hukum tertulis

- Fungsi hukum, sarana sosial Control dan sosial Enginering.

- Kewibawaan hukum.

- Pembinaan hukum , dll.

4) Sebab – sebab terjadi kejahatan menurut sosiologi Hukum, yaitu :

a. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat , dengan adanya pembangunan , sehingga proses adaptasi mengalami pertentangan nilai – nilai , antara nilai lama dengan nilai baru, yang tidak jarang melahirkan reaksi negatif.

Misalnya : lahirnya kejahatan versi baru yang lebih cenderung pada sadisme (Proses Psychis) à pembunuhan dengan memotong – motong dan dimasukkan ke karung.

b. Adanya Film – film (video) yang akan memberikan dorongan / faham untuk melakukan kejahatan dengan cara yang lain dengan cara yang biasa di lakukan selama ini.

- Copet dan Jambret dengan sepeda motor .

- Membajak bus – bus , yang kemudian mempreteli para penumpang .

- Penculikan yang kemudian di jadikan sandera sebagai jaminan penebusan berupa uang.

c. Tidak adanya rasa kepastian hukum.

- Dengan adanya penundaan hukuman yang seharusnya sudah di jalankan.

- Grasi yang tidak menentu waktunya.

d. Ragu – ragu nya penegak hukum dalam menjalankan tugas, tidak adanya koordinasi antara berbagai penegak hukum.

Contoh : backing – backingan .

Cara – Cara Mengatasi Kejahatan

1. Peraturan – peraturan yang berlaku harus selalu di sesuaikan dengan perkembangan / harus sudah terpikirkan mengenai kemungkinan – kemungkinan terjadinya bentuk kejahatan sebagai akibat adanya perkembangan atau perubahan dalam masyarakat.

2. Panitia sesnsor Film , baik film import maupun hasil Produksi Nasional harus menjalankan tugas sebaik – baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kualitas .

3. Kepastian hukum harus betul – betul di tegakkan , sebagai konsekuensi dianutnya Negara Hukum dan Kesejahteraan.

4. Harus ada pengawasan tentang kemungkinan adanya backing – backingan.

5) Yang di maksud dampak hukum adalah : Bagaimana pengaruh hukum terhadap prilaku warga masyarakat .

Dalam hal ini , pengaruhnya ada 2 :

a. Pengaruh Positif :

yaitu terbentuk sikap warga masyarakat yang mentaati peraturan – peraturan yang berlaku , yakni adanya keserasian antara peraturan yang berlaku dengan rasa adil / kepentingan yang terlindungi yang tersirat dan tersurat dalam peraturan tersebut.

Misal :

- Adanya peraturan yang memberikan kredit yang meringankan bagi pengusaha ekonomi lemah .

- Adanya aturan yang memberikan keringanan pembayaran SPP bagi orang tua murid yang tidak mampu .

b. Pengaruh Negatif :

Berbentuk sikap warga masyarakat yang tidak patuh pada peraturan – peraturan yang berlaku. Yakni karena tidak sesuainya dengan rasa adil dan kepentingan yang tidak terlindungi dalam peraturan tersebut.

Misal : - Masalah umur perkawinan menurut UU No. 1/74 à 16 – 19 th.

Tidak bisa di terapkan untuk daerah Indramayu , Karawang , dsbnya.

6) Prihal hubungan antara Pola Interaksi dengan Proses penegakan hukum.

- Yang di maksud Pola Interaksi : kebudayaan masyarakat tertentu , dan juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.

Misal :

Daerah Saparva masih berlaku kebiasaan : “Hutang Daerah di bayar dengan Daerah”

7) Efektivitas Hukum sangat tergantung pada penerapan sanksi – sanksi , jika hukum itu bertujuan demi kepastian hukum, sehingga masyarakat menjadi jera .

Contoh : Hukuman mati bagi kasus Bali Nina.

8) Setiap warga masyarakat dianggap mengetahhui UU karena UU telah di umumkan kedalam Lembaran Negara.

Jadi tidak ada alasan , untuk tidak mengetahui adanya UU atau tidak tahu hukumnya.

à UU menjadi melembaga dalam masyarakat dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

9) Yang di maksud Sistem Hukum adalah Rangkaian Unsur , Bidang , Pengetahuan Dasar yang di landaskan pada sendi Tata Hukum.

Persoalan Pokok Yang Ada Dalam Sistim Hukum :

1) Unsur sistim hukum / sumber hukum :

- Hukum UU : hukum tertulis secara resmi yang sifatnya mengikat umum.

- Hukum Kebebasan : Ketentuan / keputusan yang tumpuannya kedamaian .

- Hukum MRS Prudensi : hukum yang di bentuk dalam keputusan hakim pengaduan.

- Hukum Traktat : hukum yang terbentuk dalam perjanjian Internasional.

- Hukum Doktrin / Umas : hukum yang di konsepsikan oleh para Ummas hukum.